Kapan Pajak Emisi Diberlakukan?


Jakarta - Pemerintah memiliki peran yang besar untuk bisa melahirkan kendaraan ramah lingkungan. Salah satunya dengan mengubah skema pajak untuk kendaraan yang beredar di jalanan Indonesia dengan emisi. Tapi kapan akan terealisasikan?

"Targetnya? Deadline terserah dari temen-temen Kementerian Keuangan, untuk mereka mungkin lebih cepat lebih baik, karena mereka juga dikejar," kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Putu, di kantor Kemenperin Jakarta.

Selain pajak untuk bisa menekan emisi karbon ada beberapa tantangan industri otomotif yang harus dijawab yaitu soal bahan bakar. Bahan bakar yang berkualitas bisa menekan emisi.

"Misalnya menggunakan Euro4, Saya memang belum tahu dari teman-teman energi, itu jika kendaraan Euro2 pindah ke Euro4 ini akan mengurangi emisi berapa besar," kata Putu.

Putu coba menjelaskan peran Kemenperin untuk menekan emisi karbon adalah menjaga semuanya berjalan dengan baik antar berbagai lembaga dan pihak swasta.

"Seperti bahan bakar ini kan kebijakannya Pertamina, kemudian dari teknologi kendaraan itu dari para APM untuk membuat mobil di sini (Indonesia-Red), perpajakan itu kan dari pemerintah. Kami dari Perindustrian, harus berada ditengah-tengah, kami harus membantu Pertamina, kami harus membantu harus APM untuk industrinya, dan perpajakan oleh pemerintah," katanya.

"Begitu juga dengan Perhubungan, kedepannya harus diajak bicara juga. Karena kalau sistem yang kita buat sudah bagus, tapi kendaraan tua masih bisa berkendara kan repot juga. Karena kan kendaraan tua itu CO2 nya tidak bisa turun, karena tidak memiliki teknologi yang lebih besar (tinggi-Red). Nah itu yang membuat aturan Perhubungan," tambahnya.

Dan kementerian perindustrian, lanjut Putu, harus mengarahkan industri otomotif untuk melahirkan teknologi yang dibutuhkan masyarakat.

"Kalau kami dari industrinya itukan membuat teknologinya, yang dibutuhkan masyarakat sekarang dan sesuai dengan permintaan ada di pasar sekarang. Makanya kita tidak bisa memaksa untuk orang menggunakan teknologi, yang di pasarnya tidak mampu dibeli. Nanti industrinya yang tutup," kata Putu.

"Ini memang sulit untuk menggabungkan 4 perkara tadi, tapi harus kami lakukan karena kita sudah komit untuk menekan emisi sebesar 29 persen di 2030," tutup Putu.

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen dalam pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada COP21 di Paris Desember 2015.

Dalam persetujuan COP21 ditetapkan, rencana aksi global untuk menghindari perubahan iklim yang berbahaya, dengan membatasi peningkatan suhu bumi di bawah 20 celcius. Sekaligus menyatakan Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 melalui berbagai upaya dan strategi.

(lth/ddn)

Sumber : Detik Otomotif

Share on Google Plus

About Honda Nasional

0 komentar:

Post a Comment